nusakini.com-- Dengan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), gerakan ekonomi yang berasal dari masyarakat menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja, maupun penuntasan kemiskinan. 

• Kinerja APBN Hingga Agustus 2024 Masih On-Track, Ekonomi Nasional Terjaga Positif
• Menkeu Sampaikan Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah mengenai RUU P2APBN Tahun 2021
• Kinerja Belanja Negara Baik, namun Masih Perlu Akselerasi
• LKPP Tahun 2021 Raih Opini WTP, Kemenkeu: Wujud Pelaksanaan APBN yang Baik
• Pemerintah Optimis Inovasi dan Terobosan Kebijakan Berdampak Positif pada Peningkatan Pendapatan Negara 2023

"Karena APBN itu selalu terbatas, tidak ada di dalam perekonomian mana pun, bahwa APBN merupakan satu-satunya mesin pertumbuhan ekonomi yang paling utama. Pasti tidak akan sustainable dan tidak akan bertahan lama (jika hanya mengandalkan APBN)," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menggantikan Menteri Badan Usaha Milik Negara dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang membahas tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian BUMN  di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Oleh karena itu, prioritas utama pemerintah saat ini adalah untuk mendesain perekonomian agar dapat tumbuh sehat, inklusif, serta melibatkan seluruh lapisan masyarakat. "Kita akan melakukan yang terbaik, dengan APBN yang lebih sehat, kami ingin di 2017 (pemerintah) memiliki perencanaan yang lebih realistis dan kredibel, sehingga seluruh K/L (kementerian/lembaga), termasuk pemerintah daerah bisa menjalankan programnya secara baik," lanjutnya. (p/ab)